Pemprov Jabar Luncurkan Fitur Angkut ODGJ Berbasis Digital, Siap Rawat Sampai Tuntas

ADACIREBON – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan fitur Angkut ODGJ dalam aplikasi Sapawarga untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Melalui layanan ini, proses penjemputan hingga perawatan pasien ODGJ dapat dipantau secara digital.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, fitur tersebut dibuat untuk mengatasi persoalan penanganan ODGJ yang selama ini kerap berpindah-pindah wilayah tanpa kejelasan tanggung jawab.

“Setiap pasien harus mendapatkan pelayanan yang pasti, mulai dari penjemputan, pemeriksaan kesehatan, hingga penempatan di rumah sakit rujukan,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Jumat (13/11/2026).

Melalui sistem digital tersebut, Dinas Sosial tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersama rumah sakit dapat mengetahui perkembangan penanganan setiap pasien secara langsung.

“Pemprov Jabar berkomitmen memberikan pendampingan dan perawatan hingga pasien dinyatakan sehat,” tegasnya.

Pemerintah juga siap membantu apabila keluarga mengalami kesulitan biaya pengobatan atau tidak mampu menerima kembali pasien.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Sapawarga dengan mencantumkan NIK dan nomor telepon.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Jawa Barat sebelum ditindaklanjuti melalui kunjungan lapangan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien akan diarahkan untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lainnya sesuai kebutuhan medis.

Setelah pasien diperbolehkan pulang, pemantauan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat bersama puskesmas untuk memastikan kondisi kesehatan dan keberlanjutan pengobatan.

“Masyarakat juga dapat memantau status laporan menggunakan nomor tiket atau NIK melalui aplikasi Sapawarga,” ucapnya.

Dengan hadirnya fitur Angkut ODGJ, Pemprov Jabar berharap penanganan pasien gangguan jiwa semakin terintegrasi sehingga tidak ada lagi ODGJ yang terlantar akibat lambatnya koordinasi maupun saling lempar tanggung jawab antarwilayah.