PT Epson Disorot, Pekerja Adukan Dugaan Pelecehan Seksual hingga PHK

ADACIREBON – Sejumlah persoalan hubungan industrial di PT Indonesia Epson Industry (IEI), Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan setelah Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI) menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Aduan tersebut mencakup persoalan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan, hingga dugaan pelanggaran prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, pekerja mengadukan dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation yang disebut terjadi dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.

Wamenaker Datangi PT Indonesia Epson Industry di Cikarang

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendatangi langsung PT Indonesia Epson Industry di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk meminta penjelasan manajemen perusahaan atas berbagai persoalan yang dilaporkan pekerja sekaligus mendengarkan aspirasi dari pihak yang mengadu.

Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, perwakilan FSPGI telah melakukan audiensi dengan Wamenaker di Kantor Kemnaker, Jakarta.

Pengaduan tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.

Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri.

Turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida dan jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.

Afriansyah menyampaikan, kedatangan pemerintah bertujuan meminta klarifikasi langsung dari manajemen perusahaan terkait persoalan yang telah disampaikan pekerja melalui serikat pekerja.

“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan,” tuturnya.

“Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.

Persoalan PKWT, Upah, PHK hingga Dugaan Pelecehan Seksual

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah status hubungan kerja melalui skema PKWT.

Pekerja juga mempersoalkan pembayaran upah serta penerapan prosedur PHK yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya menyangkut hak normatif pekerja, pengaduan FSPGI turut menyoroti dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.

Persoalan ini menjadi bagian dari sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan dan penanganan lebih lanjut.

Kemnaker Akan Pertemukan Manajemen Epson dan Pekerja

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker berencana mempertemukan manajemen PT IEI dengan perwakilan pekerja di kantor Kemnaker.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pekerja untuk menyampaikan pengaduan secara langsung dan bagi perusahaan untuk memberikan klarifikasi atas berbagai persoalan yang dipersoalkan.

Afriansyah juga meminta manajemen PT IEI memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, penghormatan terhadap kebebasan berserikat, serta pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.

Kemnaker Tekankan Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Pekerja

Kemnaker menegaskan, penanganan pengaduan tersebut harus mengedepankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah menekankan bahwa upaya menjaga iklim investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.

Dengan adanya tindak lanjut dari Kemnaker, pekerja berharap berbagai persoalan yang telah diadukan dapat memperoleh kejelasan dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.*