ADACIREBON – Marine Le Pen mengusung pengetatan kebijakan imigrasi jika berhasil maju dan memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Prancis 2027. Agendanya mencakup deportasi warga asing yang terbukti melakukan tindak pidana, perubahan aturan kewarganegaraan, serta pemberian prioritas bagi warga Prancis dalam akses pekerjaan dan perumahan sosial.
Usulan itu menjadi sorotan seiring besarnya pengaruh Rassemblement National (RN), partai kanan jauh yang menaungi Le Pen. Namun, kelayakan Le Pen untuk maju masih diperdebatkan secara hukum sementara perkara kasasinya belum diputus.
Dalam agregasi survei Di Leviathan, dukungan terhadap Le Pen mencapai 34,8 persen pada skenario putaran pertama. Agregasi itu memasukkan hasil survei hingga 29 Oktober 2026. Jika tak ada kandidat yang meraih mayoritas suara pada putaran pertama, dua kandidat teratas akan maju ke putaran kedua.
Deportasi Warga Asing yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana
Le Pen menginginkan pemerintah Prancis mengambil tindakan lebih tegas terhadap warga negara asing yang terbukti melakukan tindak pidana. Salah satu langkah yang didorong kubunya adalah mempermudah proses deportasi.
Pendukung usulan itu menilainya sebagai upaya memperkuat keamanan dan ketertiban. Sementara itu, pihak yang menentangnya mengkhawatirkan risiko diskriminasi terhadap komunitas imigran. Jika diterapkan, kebijakan tersebut tetap harus mengikuti hukum Prancis, ketentuan Eropa, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kewarganegaraan dan Akses Bantuan Sosial
Agenda lain yang diusung RN adalah menghapus droit du sol, yaitu jalur memperoleh kewarganegaraan Prancis berdasarkan kelahiran di negara tersebut dengan syarat tertentu. RN mengusulkan agar akses kewarganegaraan bagi warga asing dibatasi melalui naturalisasi dengan persyaratan yang lebih ketat.
Le Pen juga mengusung priorité nationale atau prioritas nasional. Gagasan ini menempatkan warga negara Prancis sebagai kelompok yang diprioritaskan untuk memperoleh pekerjaan dan perumahan sosial. Agenda RN juga mencakup pembatasan akses warga asing terhadap bantuan sosial tertentu.
Jika diterapkan, usulan tersebut dapat mengubah akses warga asing terhadap sejumlah layanan. Rinciannya juga berpotensi menghadapi pengujian berdasarkan konstitusi Prancis dan ketentuan Uni Eropa.
Posisi Rassemblement National Menjelang Pilpres 2027
RN merupakan salah satu kelompok politik terbesar di Majelis Nasional Prancis. Daftar resmi Majelis Nasional mencatat kelompok RN memiliki 121 anggota, termasuk tiga anggota terafiliasi.
Selain imigrasi dan suaka, RN mengangkat isu keamanan, biaya hidup, serta identitas nasional. Menjelang Pilpres Prancis 2027, agenda tersebut menjadi bagian dari upaya partai menarik dukungan pemilih.*
Tulis komentar Anda…Beri Komentar