20 Siswa SDN Kalitanjung Keracunan Makanan MBG, Komisi III DPRD Cirebon Desak Evaluasi Total

ADACIREBON – Kasus dugaan keracunan makanan kembali menimpa puluhan siswa sekolah dasar di Kota Cirebon. Sebanyak 20 pelajar yang berasal dari wilayah Kalitanjung terpaksa dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah diduga mengalami gejala keracunan akibat konsumsi menu Makan Bergizi (MBG).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr. Siti Maria Listiawaty, membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan data penanganan sementara, para korban telah dibagi ke beberapa rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif.

“Sampai saat ini ada 20 orang. Ada di Rumah Sakit Gunung Jati 13, Rumah Sakit Medimas 3, dan yang sudah pulang ada 4 orang,” kata dr. Siti Maria Listiawaty saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

Ia menambahkan bahwa laporan sementara mengenai asal sekolah korban saat ini masih berpusat pada satu institusi pendidikan.

“Iya, SD Kalitanjung, baru Kalitanjung,” jelasnya.

Pihak Dinas Kesehatan Kota Cirebon menegaskan akan terus memantau situasi serta memperbarui data korban dan daftar sekolah yang terdampak secara berkala.

Wali Kota Cirebon Tegaskan Pengawasan Program MBG

Wali Kota Cirebon, Efendi Edo, menegaskan komitmennya untuk memperketat aturan dan pengawasan di lapangan, khususnya terkait enam poin utama dalam edaran resmi Dirjen BGN.

“Ya, semua enam hal yang tertuang di dalam surat edaran dari Dirjen BGN ya, nanti kita ingin tegaskan kembali seperti apa,” tegas Wali Kota.

Pemerintah Kota Cirebon berencana untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi penyediaan makanan di lapangan.

Langkah tegas ini diambil guna mencegah berulangnya insiden kelalaian dalam penyajian menu Makan Bergizi yang berisiko membahayakan kesehatan anak-anak sekolah.

Komisi III DPRD Kota Cirebon Desak Evaluasi Total

Insiden ini juga memicu respons tegas dari Komisi III DPRD Kota Cirebon. Peristiwa tersebut terjadi belum genap sepekan setelah penandatanganan pakta integritas pasca-kasus serupa di kawasan Kalijaga.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, bersama Prisilia dan Endah Arisyanasakanti, mendatangi RS Gunung Jati untuk memantau langsung kondisi para pelajar.

Umar menyampaikan rasa kecewanya atas berulangnya insiden keselamatan pangan ini.

“Kami berharap setelah penandatanganan pakta integritas, ada perbaikan kinerja mulai dari penyediaan hingga penyajian bahan makanan. Kejadian di Kalijaga tidak boleh terulang, namun hari ini justru terjadi lagi,” ujar Umar di RS Gunung Jati, Senin (9/11).

DPRD Minta Revisi SOP dan Perluasan Pakta Integritas

Menanggapi kelemahan tata kelola pengawasan, Komisi III telah berdiskusi dengan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dan Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon.

Umar menekankan perlunya revisi Standard Operating Procedure (SOP) dan perluasan penandatanganan komitmen bersama.

Penandatanganan pakta integritas mendesak untuk melibatkan seluruh pihak penanggung jawab utama:

• Kepala SPPG sebagai pelaksana teknis operasional.
• Ketua yayasan sebagai pengelola kelembagaan.
• Mitra atau investor sebagai penyedia fasilitas dan pendana.

Komisi III DPRD Minta BGN Tindak Tegas Pihak yang Lalai

Terkait sanksi bagi pihak penanggung jawab, Komisi III DPRD meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Mengacu pada kasus Kalijaga Lama—di mana kepala SPPG diberhentikan dan operasional dapur ditutup—langkah serupa dinilai perlu diambil jika hasil uji laboratorium membuktikan adanya kelalaian.

Umar menegaskan bahwa DPRD Kota Cirebon menolak keras keselamatan siswa dijadikan ajang uji coba.

Komisi III memastikan akan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk penanganan menyeluruh.***