Para Buruh Wajib Tahu, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Dokumen 313 Pasal Bisa Diunduh Publik

ADACIREBON – Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi anyar ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan yang komprehensif, serta keadilan bagi pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan masyarakat dapat mengakses dan mengunduh dokumen tersebut melalui laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya,” tuturnya.

“Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Memuat 313 Pasal dan 23 Bab

UU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat 313 pasal yang terbagi dalam 23 bab. Pokok pengaturannya meliputi hal-hal berikut.

• Perencanaan tenaga kerja, informasi, dan peningkatan produktivitas.
• Pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja.
• Pengaturan tenaga kerja sektor informal dan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
• Hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan.
• Hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan skema dana cadangan pesangon.
• Pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Yassierli menekankan bahwa aturan ini dirancang untuk melindungi pekerja di setiap tahap, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja dan peningkatan kompetensi hingga masa hubungan kerja dan purna kerja. Aturan tersebut juga mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Disahkan Presiden Prabowo pada 28 Oktober 2026

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya disetujui bersama oleh DPR RI dan pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkannya pada 28 Oktober 2026. UU tersebut diundangkan pada hari yang sama.

Pemerintah memastikan peraturan pelaksanaan yang bersumber dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.

Pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha yang ingin membaca ketentuan lengkap mengenai hak, kewajiban, dan pelindungan ketenagakerjaan dapat mengunduh salinan undang-undang tersebut melalui laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.*