ADACIREBON – Pemerintah memastikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih berada dalam batas aman hingga penghujung tahun 2026.

Kendati nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS), kondisi tersebut tidak memengaruhi kebijakan pemerintah, terutama menyangkut harga BBM bersubsidi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan, ruang fiskal pemerintah dalam menanggung beban subsidi energi tersebut masih relatif terkendali.

Selama harga minyak mentah dunia tidak melonjak jauh dari asumsi yang ada dan pergerakan nilai tukar tetap tertahan di kisaran level saat ini, semuanya masih aman dan terkendali.

“Tekanan pada pos anggaran subsidi BBM baru akan meningkat secara signifikan apabila pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan lonjakan harga minyak global di atas kisaran US$92 hingga US$93 per barel,” tutur Airlangga.

Evaluasi Pergerakan Dolar AS secara Kumulatif

Menanggapi fluktuasi pasar valuta asing, Airlangga menjelaskan, pemerintah tidak mengukur kesehatan nilai tukar berdasarkan pergerakan harian semata.

“Dinamika penguatan dolar AS harus dibaca secara kumulatif dengan mencermati faktor fundamental ekonomi domestik serta sentimen pasar global yang sedang berlangsung,” tutur Airlangga.

Secara makroekonomi, depresiasi nilai tukar rupiah memang menjadi perhatian serius bagi otoritas fiskal.

Hal ini disebabkan oleh melemahnya mata uang domestik yang secara langsung berdampak pada pembengkakan biaya impor energi yang dibayarkan dalam denominasi dolar AS.

Jika tekanan terhadap nilai tukar dan harga komoditas energi berlangsung dalam jangka panjang, beban belanja negara melalui pos subsidi maupun dana kompensasi BBM kepada badan usaha penyalur berpotensi mengalami penyesuaian.

“Bantalan fiskal yang tersedia saat ini masih memadai untuk meredam gejolak eksternal hingga akhir tahun anggaran 2026,” tutur Airlangga.