ADACIREBON – Keselamatan siswa menjadi sorotan setelah kasus dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kota Cirebon.

Insiden yang menimpa puluhan siswa tersebut memicu desakan agar pengelola dapur penyedia makanan yang terbukti bermasalah mendapat sanksi tegas.

DPRD Kota Cirebon bersama Forum Cirebon Bersatu (FCB) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak sekadar melakukan evaluasi, tetapi juga berani menghentikan operasional hingga memutus kontrak kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar ketentuan.

Bahkan, pengelola maupun vendor yang terbukti melanggar pakta integritas didesak masuk daftar hitam atau blacklist agar tidak kembali terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

Desakan tersebut mengemuka dalam audiensi dan rapat dengar pendapat di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis, 12 November 2026.

Pertemuan itu dihadiri perwakilan BGN, pengelola SPPG se-Kota Cirebon, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta DPPPAPPKB Kota Cirebon.

Keselamatan Anak Jangan Dikorbankan karena Kelalaian Pengelola

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, menegaskan insiden dugaan keracunan MBG yang berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, setiap pengelola dapur MBG harus bertanggung jawab terhadap kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

Harry juga meminta BGN menegakkan sanksi sesuai pakta integritas yang telah ditandatangani para pengelola SPPG.

Ia menilai, apabila ditemukan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, persoalan tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jika SPPG bermasalah, konsekuensinya sudah tertuang dalam pakta integritas, semua berproses hukum. Hal ini semata-mata untuk melindungi kesehatan anak-anak Kota Cirebon,” tegas Harry.

DPRD berharap kejadian serupa tidak terus berulang akibat lemahnya pengawasan maupun kurang tegasnya penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab.

FCB Minta SPPG Bermasalah Dihentikan Permanen

Desakan lebih keras disampaikan Forum Cirebon Bersatu (FCB). Koordinator Lapangan FCB, Muhammad Hayat, mengungkapkan tuntutan awal masyarakat sebenarnya adalah menghentikan seluruh operasional SPPG di Kota Cirebon.

Langkah tersebut terutama diarahkan pada dua dapur penyedia yang diduga berkaitan dengan insiden keracunan siswa.

Namun, dalam audiensi bersama DPRD dan sejumlah instansi terkait, FCB memilih mengawal komitmen pemerintah melalui rekomendasi sanksi yang tegas.

Hayat menegaskan, BGN harus berani memutus kontrak kerja sama secara permanen terhadap pengelola yang terbukti melakukan pelanggaran.

Tidak hanya itu, vendor maupun pengelola yang melanggar pakta integritas juga harus dimasukkan ke dalam daftar hitam.

“BGN juga harus memutus kontrak kerja sama secara permanen serta memasukkan pengelola maupun vendor yang terbukti melanggar Pakta Integritas ke dalam daftar hitam (blacklist),” ujar Hayat.

Menurut tuntutan FCB, langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan program MBG tidak kembali dipercayakan kepada pihak yang terbukti mengabaikan standar keamanan pangan.

Pengelola SPPG Diminta Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Selain menuntut sanksi administratif dan proses hukum, FCB juga menyoroti nasib para siswa yang menjadi korban dugaan keracunan.

Hayat meminta pengelola SPPG yang terbukti lalai bertanggung jawab penuh terhadap seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis para siswa.

Tanggung jawab tersebut, menurut tuntutan FCB, juga harus mencakup pemulihan trauma psikologis yang mungkin dialami anak-anak setelah mengalami insiden tersebut.

Dengan demikian, penyelesaian kasus tidak boleh berhenti pada evaluasi dapur maupun pemberian sanksi kepada pengelola.

Pemulihan kondisi fisik dan psikologis siswa juga harus menjadi perhatian.