ADACIREBON – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon kembali menghadapi sorotan serius.
Belum genap beberapa hari setelah penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pelayanan, dugaan keracunan makanan justru kembali terjadi dan menimpa puluhan siswa.
Sebanyak 25 siswa dilaporkan menjadi korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG pada Senin, 9 November 2026.
Peristiwa ini bukan sekadar persoalan kualitas makanan, tetapi juga menjadi pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan keseriusan para penyelenggara dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.
Terlebih, kejadian tersebut muncul setelah kasus serupa sebelumnya terjadi di Kelurahan Kalijaga.
Rentetan insiden ini membuat komitmen perbaikan yang telah disepakati melalui pakta integritas kembali dipertanyakan.
Dua Kali Insiden, Pengawasan MBG Jadi Sorotan
Berulangnya dugaan keracunan makanan memperlihatkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG tidak bisa dianggap sepele.
Komisi III DPRD Kota Cirebon bersama Pemerintah Kota Cirebon langsung melakukan peninjauan ke sejumlah rumah sakit tempat para siswa mendapatkan penanganan medis.
Namun, perhatian DPRD tidak berhenti pada penanganan korban. Legislatif juga menyoroti operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Harjamukti 01 yang diduga berkaitan dengan insiden terbaru.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, bahkan meminta Wali Kota Cirebon mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas dapur penyedia tersebut.
Menurut Umar, penandatanganan pakta integritas seharusnya menjadi momentum perbaikan kualitas pelayanan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Kenyataannya, insiden kembali terjadi sehingga DPRD menyatakan kekecewaannya terhadap performa penyedia makanan.
Ia menegaskan harus ada sanksi terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Jangan Jadikan Anak Sekolah Korban Percobaan
Bagi DPRD, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
Umar menegaskan, pemerintah tidak boleh memberikan toleransi apabila hasil pemeriksaan laboratorium nantinya membuktikan adanya pelanggaran keamanan pangan.
Ia juga mengingatkan agar anak-anak sekolah tidak dijadikan objek percobaan dalam pelaksanaan program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Karena itu, penghentian sementara operasional SPPG Harjamukti 01 dinilai perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus memberikan ruang bagi pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh.
DPRD berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan siswa yang terdampak, tetapi juga memastikan sumber persoalan ditemukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Tanggung Jawab Tidak Boleh Hanya Dibebankan kepada Kepala SPPG
Persoalan lain yang ikut disoroti DPRD adalah pembagian tanggung jawab dalam rantai penyediaan makanan MBG.
Selama ini, pengawasan dan komitmen pelaksanaan program dinilai perlu diperluas agar tidak hanya bertumpu pada Kepala SPPG.
Dengan demikian, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menelusuri pihak yang bertanggung jawab berdasarkan peran dan keterlibatannya.*
Berikan Opinimu Tulis komentar Beri Komentar Tutup Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.