ADACIREBON – Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengusulkan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden usai terjadi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam siaran persnya melalui akun Facebook pribadinya, dikutip pada Jumat (13/11/2026).

Hal itu ditegaskan menyikapi dinamika politik terkait kabar keputusan Gibran untuk mundur dari posisi Wakil Presiden.

Demokrat menyatakan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Atas dasar itu, Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon pengganti kepada Presiden Republik Indonesia.

Partai berlambang mercy tersebut juga menghormati kewenangan MPR dalam menentukan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.

Selain menyampaikan sikap politiknya, Demokrat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing berbagai spekulasi.

Demokrat menilai proses ketatanegaraan harus diberikan ruang untuk berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintahan diharapkan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar program pembangunan tidak terganggu oleh dinamika politik.

Demokrat menegaskan perubahan situasi politik tidak boleh berdampak pada kehidupan masyarakat.

Partai tersebut juga mengingatkan agar spekulasi tidak mendahului proses konstitusi.