ADACIREBON – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai bergerak cepat mempersiapkan pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 72 anggota MPR akan dilibatkan dalam dua tim khusus yang dibentuk untuk mengawal proses penggantian orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Kedua tim itu terdiri atas tim verifikasi dan tim ad hoc. Masing-masing beranggotakan 36 orang dengan tugas berbeda, mulai dari memeriksa kelayakan administrasi kandidat hingga menyiapkan landasan hukum pengangkatan Wakil Presiden baru.
Langkah ini diumumkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam keterangannya pada Jumat (13/11/2026).
Pembentukan dua tim tersebut menjadi bagian dari persiapan MPR untuk mempercepat proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran. Bahkan, lembaga tersebut telah mengusulkan pelaksanaan sidang paripurna pemilihan pada Rabu, 2 Desember 2026.
72 Anggota MPR Dibagi Menjadi Dua Tim Khusus
MPR membagi tugas persiapan penggantian Wakil Presiden ke dalam dua perangkat khusus agar seluruh tahapan dapat berjalan secara terstruktur.
Tim pertama adalah tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang.
Tim ini akan dipimpin oleh salah satu dari sembilan pimpinan MPR dan bertugas memeriksa seluruh dokumen serta persyaratan administrasi dua kandidat Wakil Presiden yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Pemeriksaan tersebut menjadi tahapan penting sebelum kedua nama memasuki proses pemilihan di MPR.
Sementara itu, tim kedua adalah tim ad hoc yang juga terdiri atas 36 anggota.
Tim ini dipimpin secara kolektif oleh tiga Wakil Ketua MPR, termasuk perwakilan dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Berbeda dengan tim verifikasi, tim ad hoc bertugas menyusun rancangan ketetapan MPR sebagai dasar hukum pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, tim verifikasi memiliki tanggung jawab memastikan seluruh persyaratan kandidat telah terpenuhi.
“Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden,” ujar Muzani.
Prabowo Diminta Menyerahkan Dua Nama Calon Wapres
Di tengah persiapan internal MPR, perhatian berikutnya tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sesuai mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden harus mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR.
Dua nama tersebut nantinya menjadi objek pemeriksaan tim verifikasi sebelum dibawa ke tahapan pemilihan.
Fraksi MPR Ingin Pemilihan Wapres Berlangsung Cepat
Di sisi lain, percepatan pengisian jabatan Wakil Presiden juga menjadi perhatian berbagai fraksi di MPR.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa para anggota MPR menginginkan seluruh tahapan berjalan lancar, kondusif, dan tidak menimbulkan kegaduhan politik.
Menurutnya, kekosongan jabatan Wakil Presiden sebaiknya tidak berlangsung terlalu lama karena posisi tersebut memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita semua pengennya, istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan,” kata Habiburokhman.
2 Desember 2026 Jadi Momentum Penentuan Pendamping Baru Prabowo
Tahap berikutnya akan bergantung pada pengajuan dua nama kandidat oleh Presiden Prabowo, pemeriksaan persyaratan, serta penyelesaian rancangan ketetapan MPR.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai agenda yang telah disiapkan, Rabu, 2 Desember 2026 akan menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
Pada tanggal tersebut, MPR mengusulkan pelaksanaan pemilihan sekaligus pengesahan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Berikan Opinimu Tulis komentar Beri Komentar Tutup Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.