Viral Kabar Megawati Tolak Permintaan Prabowo soal Pramono Anung Jadi Wapres Pengganti Gibran, PDIP Tetap di Luar Pemerintahan?

ADACIREBON – Dinamika politik pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin menarik perhatian publik.

Kali ini, nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut menjadi sorotan setelah beredar luas kabar di media sosial.

Megawati menolak permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan restu kepada kader PDIP, Pramono Anung, menjadi calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Kabar tersebut menyebutkan bahwa Prabowo menghendaki Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengisi kursi RI-2 yang ditinggalkan Gibran setelah mengajukan pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026).

Namun, Megawati tidak memberikan persetujuan terhadap wacana tersebut. Alasannya, PDIP sejak awal memilih berada di luar pemerintahan dan mempertahankan posisi sebagai kekuatan penyeimbang.

Meski demikian, hingga Jumat (13/11/2026), belum ada konfirmasi resmi dari Prabowo maupun Megawati mengenai kabar permintaan dan penolakan tersebut.

Nama Pramono Anung Masuk Bursa Pengganti Gibran

Nama Pramono Anung memang mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur potensial untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Mantan Sekretaris Kabinet tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan politik nasional.

Ketika ditanya awak media mengenai kemungkinan dirinya menjadi pengganti Gibran, Pramono memberikan respons santai.

“Pertanyaannya mantap banget,” ujarnya sambil tertawa saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).

Pramono tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peluang dirinya masuk dalam bursa calon Wakil Presiden.

Selain Pramono, sejumlah nama lain juga ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Namun, seluruh nama tersebut masih sebatas spekulasi publik dan belum menjadi kandidat resmi yang diajukan Presiden.

Megawati dan Sikap PDIP di Luar Pemerintahan

Terlepas dari kabar penolakan yang beredar, sikap PDIP untuk berada di luar pemerintahan memang telah disampaikan Megawati sebelumnya.

Megawati pernah menegaskan kepada Prabowo bahwa PDIP memilih berada di luar kabinet dan menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang.

Posisi tersebut bukan berarti PDIP harus selalu berseberangan dengan pemerintah.

Megawati justru menegaskan bahwa partainya dapat mendukung kebijakan pemerintah yang dianggap berpihak kepada rakyat, sekaligus memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak tepat.

Prinsip tersebut menjadi bagian dari sikap politik PDIP setelah Pilpres 2024.

Karena itu, munculnya kabar Megawati tidak merestui kadernya untuk menjadi Wakil Presiden perlu dilihat dalam konteks sikap politik tersebut.

PAN dan Demokrat Sudah Serahkan Keputusan kepada Prabowo

Sementara itu, dua partai politik, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, telah lebih dahulu menyampaikan sikap terkait pengisian kursi Wakil Presiden.

PAN melalui Wakil Ketua Umumnya, Viva Yoga Mauladi, menyatakan tidak akan mengajukan nama dan menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo.

Sikap serupa disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menegaskan Demokrat tidak mengajukan kandidat sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kedua partai tersebut memilih menghormati kewenangan konstitusional Presiden dalam menentukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.