Gibran Mundur, MPR Siapkan Rapat Khusus, Prabowo Berwenang Usulkan 2 Nama Calon Wakil Presiden Pengganti, Antar Parpol Kini Berebut Kursi Wapres

ADACIREBON – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia.

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI langsung menyiapkan langkah kelembagaan untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan sebelum melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Sehingga, MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” jelas Muzani.

Langkah tersebut menjadi penting karena pengunduran diri seorang Wakil Presiden memiliki konsekuensi konstitusional, terutama menyangkut mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan.

Prabowo Punya Kewenangan Mengusulkan Dua Calon Wakil Presiden

Lantas, siapa yang berwenang menentukan pengganti Gibran jika pengunduran dirinya diproses secara resmi?

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki peran penting dalam proses pengisian jabatan tersebut.

Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua calon tersebut melalui mekanisme persidangan sesuai ketentuan konstitusi.

Artinya, penentuan Wakil Presiden baru tidak bisa dilakukan hanya melalui keputusan sepihak Presiden maupun kesepakatan politik sejumlah partai.

Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui hingga terpilihnya Wakil Presiden definitif.

MPR Memiliki Waktu 60 Hari untuk Memilih Wapres Baru

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.