ADACIREBON – Proses ketatanegaraan Indonesia memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut diserahkan langsung Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Penyerahan dokumen ini menjadi perkembangan penting setelah sebelumnya beredar kabar mengenai rencana pengunduran dirinya di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran yang berlangsung sekitar pukul 11.16 WIB.
Menurut Muzani, pertemuan dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit dan dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua,” tuturnya.
“Sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen.
Muzani juga menyebut dokumen yang diterima MPR identik dengan surat yang sebelumnya disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
MPR Langsung Siapkan Rapat Pimpinan, Pengunduran Diri Gibran Dibahas
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR tidak ingin menunda proses tindak lanjut.
Ahmad Muzani mengatakan pimpinan MPR akan segera menggelar rapat untuk membahas langkah kelembagaan setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Gibran.
Selanjutnya, MPR juga akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat gabungan tersebut diperlukan untuk membicarakan langkah berikutnya sesuai mekanisme ketatanegaraan.
“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Sehingga, MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” jelas Muzani.
Langkah tersebut menjadi perhatian karena pengunduran diri seorang wakil presiden memiliki konsekuensi konstitusional, terutama terkait mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila pengunduran diri Gibran diproses sesuai ketentuan konstitusi.
Ketentuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.*
Berikan Opinimu Tulis komentar Beri Komentar Tutup Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.