ADACIREBON – Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara menyikapi keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2026), Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan perasaan berat hati.
Meski demikian, kepala negara menegaskan tetap menghormati pilihan politik yang diambil Gibran.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut menjadi respons penting dari Presiden setelah Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Prabowo Sebut Keputusan Gibran sebagai Sikap Kesatria
Tidak hanya menyampaikan penerimaan, Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap keputusan Gibran untuk melepaskan jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Menurut Prabowo, langkah tersebut menunjukkan sikap kesatria, tanggung jawab, serta kedewasaan dalam berpolitik.
“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan,” tambah Prabowo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Prabowo memilih menghormati keputusan Gibran meskipun pengunduran diri tersebut membawa konsekuensi besar terhadap keberlangsungan pemerintahan.
Sikap Presiden ini juga menjadi perhatian publik karena keduanya sebelumnya merupakan pasangan presiden dan wakil presiden hasil kontestasi Pilpres 2024.
Gibran Sudah Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Sebelum Prabowo menyampaikan pernyataan resmi, Gibran telah mendatangi Gedung MPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kedatangan Gibran bertujuan menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan telah menerima surat tersebut.
Muzani menyebut penyerahan surat itu menjadi dasar bagi MPR untuk mempersiapkan langkah kelembagaan berikutnya.
Terkait status jabatan wakil presiden, Muzani menyatakan posisi tersebut mengalami kekosongan setelah Gibran menyatakan mundur.
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” tegas Muzani di Kompleks Parlemen.
MPR selanjutnya akan menjalankan mekanisme konstitusional untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran.
MPR Punya Waktu 60 Hari untuk Memilih Wakil Presiden Pengganti
Setelah pengunduran diri Gibran, perhatian berikutnya tertuju pada mekanisme pemilihan wakil presiden baru.
Ahmad Muzani menjelaskan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam aturan tersebut, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama kandidat untuk selanjutnya dipilih melalui sidang MPR.
“MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” jelas Muzani.
Pernyataan Prabowo Jadi Perhatian
Respons Prabowo terhadap pengunduran diri Gibran menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika politik nasional.
Terlebih, keputusan tersebut muncul ketika DPR RI juga tengah menghadapi perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan polemik persyaratan jabatan wakil presiden.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi dikabarkan telah mengusulkan penggunaan HMP.
Kini, setelah Prabowo menyatakan menerima pengunduran diri Gibran, perhatian publik beralih pada langkah selanjutnya yang akan ditempuh pemerintah dan MPR.
Selain menunggu proses konstitusional, masyarakat juga menantikan siapa dua nama yang nantinya akan diajukan Prabowo sebagai calon wakil presiden pengganti.
Keputusan tersebut akan menjadi babak berikutnya dalam perjalanan politik dan ketatanegaraan Indonesia.*
Berikan Opinimu Tulis komentar Beri Komentar Tutup Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.