Gibran Mundur, MPR Siapkan Rapat Khusus, Prabowo Berwenang Usulkan 2 Nama Calon Wakil Presiden Pengganti, Antar Parpol Kini Berebut Kursi Wapres

Ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi MPR dalam mempersiapkan seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Karena itu, rapat pimpinan dan rapat gabungan yang direncanakan Ahmad Muzani menjadi bagian dari langkah awal untuk membahas tindak lanjut secara kelembagaan.

MPR perlu memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan konstitusi agar tidak menimbulkan persoalan ketatanegaraan di kemudian hari.

Pengunduran Diri Gibran Berlangsung di Tengah Usulan HMP DPR

Menariknya, perkembangan pengunduran diri Gibran berlangsung ketika parlemen sedang menghadapi dinamika politik terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Sehari sebelumnya, Rabu, 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi dikabarkan telah mengajukan usulan HMP terkait polemik persyaratan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan ijazah yang selama ini menjadi sorotan publik dan kalangan politik.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya membenarkan adanya dukungan dari 120 anggota DPR untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.

Situasi tersebut membuat pengunduran diri Gibran menjadi perhatian luas karena terjadi berdekatan dengan agenda politik di DPR.

Meski demikian, pengunduran diri dan proses HMP merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda.

Pengunduran diri berkaitan dengan permohonan berhenti dari jabatan, sedangkan HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang memiliki prosedur tersendiri.