ADACIREBON – DPRD Kota Cirebon mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini menyusul kembali terjadinya dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di Kota Cirebon.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Forum Cirebon Bersatu (FCB) di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan BGN, pengelola SPPG, serta sejumlah perangkat daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mematuhi pakta integritas yang telah ditandatangani.
“Pengawasan lebih ketat dan pemberian sanksi terhadap SPPG yang terbukti bermasalah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, menilai berulangnya kasus dugaan keracunan MBG menjadi persoalan serius.
“Kami meminta seluruh dapur SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) aktif untuk menjamin keamanan makanan,” ucapnya.
Koordinator Lapangan FCB, Muhammad Hayat, mengusulkan penerapan uji cicip makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Setiap SPPG juga diminta menyimpan sampel makanan selama 2 x 24 jam untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium jika terjadi insiden.
“Kami minta komite sekolah dan perwakilan orang tua dilibatkan dalam pengawasan kualitas makanan, termasuk memeriksa aroma, rasa, dan tampilan makanan sebelum dikonsumsi siswa,” tuturnya.
Selain itu, FCB meminta BGN mengevaluasi sistem pengelolaan MBG, termasuk kapasitas produksi dapur besar dan kemungkinan melibatkan kantin atau koperasi sekolah yang telah terverifikasi.
FCB juga mendesak pemberian sanksi tegas berupa pemutusan kontrak dan daftar hitam bagi pengelola maupun vendor yang terbukti melanggar pakta integritas.
“Pengelola yang lalai kami minta bertanggung jawab atas biaya pengobatan dan pemulihan psikologis siswa terdampak,” ucapnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, R. Endah Arisyanasakanti dan Stanis Klau.
DPRD berharap evaluasi dan rekomendasi tersebut dapat mencegah terulangnya kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG.
Berikan Opinimu Tulis komentar Beri Komentar Tutup Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.