3 Desa di Cirebon Masuk Program Kampung Nelayan Merah Putih, Satu Lokasi Belum Dibangun

adacirebon.com- Tiga desa di Kabupaten Cirebon masuk dalam program pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digulirkan pemerintah pusat.

Ketiga wilayah tersebut adalah Desa Ambulu, Citemu, dan Mundu Pesisir, yang diharapkan mendapat dukungan infrastruktur untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.

Meski telah masuk dalam daftar penerima program, perkembangan pembangunan di ketiga desa itu belum berjalan serentak.

Desa Ambulu dan Citemu dilaporkan mulai memasuki tahap pengerjaan, sedangkan di Desa Mundu Pesisir belum terlihat aktivitas pembangunan fisik.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan, dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan ketiga desa tersebut merupakan bagian dari usulan pemerintah daerah untuk memperluas pelaksanaan program KNMP di kawasan pesisir.

“Yang terakomodir tiga, yaitu Ambulu, Citemu dan Mundu Pesisir. Sisanya bertahap,” kata Teguh, Jum’at (09/10/2026).

Menurut Teguh, pemerintah daerah sebelumnya telah mengajukan sejumlah kawasan pesisir untuk menjadi calon penerima program.

Usulan tersebut merupakan kelanjutan dari pembangunan KNMP di Desa Gebang Mekar yang mulai dilaksanakan pada 2025.

Ambulu dan Citemu Mulai Dibangun, Mundu Pesisir Belum

Perkembangan pembangunan KNMP di Kabupaten Cirebon menjadi perhatian karena pelaksanaan di setiap desa belum menunjukkan kemajuan yang sama.

Berdasarkan informasi yang diterima Teguh, pengerjaan di Desa Ambulu dan Citemu sudah mulai berjalan.

Namun, untuk Desa Mundu Pesisir, Teguh mengaku belum mendapatkan informasi terbaru mengenai penyebab belum dimulainya pembangunan fisik.

“Ambulu yang saya dengar sudah mulai progres pembangunannya, termasuk Citemu. Untuk Mundu Pesisir saya belum menyerap lagi kenapa belum, apakah masih ada masalah atau memang belum mulai,” ujarnya.

Belum adanya aktivitas pembangunan di Mundu Pesisir masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.

Teguh belum dapat memastikan apakah kondisi tersebut disebabkan persoalan teknis, kendala persiapan, atau faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan program.

Perbedaan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masuknya suatu wilayah dalam program belum selalu berarti seluruh tahapan pembangunan langsung berjalan bersamaan.

Pelaksanaan di setiap lokasi perlu disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan masing-masing kawasan.

Program KNMP diharapkan dapat memberikan dukungan nyata bagi nelayan melalui penyediaan sarana yang menunjang kegiatan melaut, penanganan hasil tangkapan, hingga distribusi ikan.

Karena itu, kepastian pelaksanaan pembangunan di setiap desa menjadi penting agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.

Enam Desa Pesisir Cirebon Masih Diusulkan

Selain Ambulu, Citemu, dan Mundu Pesisir, Pemkab Cirebon masih berupaya memperjuangkan agar kawasan pesisir lainnya mendapatkan fasilitas serupa.

Sejumlah wilayah yang disebut belum memperoleh program KNMP antara lain Desa Karangreja, Suranenggala Kidul, Bungko, Bungko Lor, Mertasinga, dan Waruduwur.

Pengajuan tambahan tersebut dilakukan secara bertahap untuk memperluas jangkauan pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon.

Pemerintah daerah berharap lebih banyak desa nelayan dapat memperoleh dukungan infrastruktur sesuai kebutuhan masing-masing.

Teguh menjelaskan, usulan program KNMP merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan sektor perikanan tangkap.

Keberadaan fasilitas pendukung dinilai penting, terutama bagi nelayan yang masih menghadapi keterbatasan sarana dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Meski demikian, pengembangan di kawasan lain tetap bergantung pada proses pengusulan dan penetapan program.

Pemerintah daerah akan terus mengupayakan agar wilayah yang belum terakomodasi dapat memperoleh kesempatan pada tahap berikutnya.

Perluasan program tersebut juga diharapkan tidak hanya berfokus pada desa yang telah mendapatkan pembangunan lebih dahulu.

Kebutuhan masyarakat nelayan di wilayah lain perlu menjadi pertimbangan agar dukungan infrastruktur dapat menjangkau lebih banyak kawasan pesisir.

KNMP Bukan Sekadar Penataan Permukiman

Teguh menegaskan, pengembangan KNMP tidak hanya berorientasi pada perubahan kondisi permukiman masyarakat pesisir.

Fokus utama program tersebut adalah memperkuat kegiatan ekonomi nelayan melalui pembangunan sarana dan prasarana penunjang perikanan.

Fasilitas yang berpotensi disediakan meliputi tempat pendaratan ikan, lokasi sandar perahu, sarana perbaikan kapal, pabrik es, fasilitas penyimpanan ikan berpendingin, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Lebih kepada sarana prasarana untuk masyarakat nelayan mencari nafkah melaut. Jadi bukan kampungnya diubah dari kumuh menjadi bersih, tetapi lebih kepada fasilitas penunjang kegiatan nelayan,” jelasnya.

Ketersediaan fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan nelayan dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan.

Tempat sandar perahu, misalnya, mendukung aktivitas keluar masuk kapal, sedangkan sarana perbaikan kapal dapat membantu nelayan menangani kerusakan peralatan yang digunakan untuk melaut.

Di sisi lain, pabrik es dan tempat penyimpanan ikan berpendingin dapat menunjang penanganan hasil tangkapan setelah ikan didaratkan.

Fasilitas tersebut diperlukan untuk membantu menjaga kualitas ikan sebelum dipasarkan.

Akses terhadap bahan bakar juga menjadi kebutuhan penting dalam kegiatan perikanan tangkap.

Keberadaan SPBN dapat mendukung penyediaan bahan bakar bagi nelayan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui dukungan infrastruktur tersebut, program KNMP diarahkan untuk mengurangi hambatan yang dihadapi nelayan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Pembangunan tidak hanya berhubungan dengan kondisi fisik kawasan, tetapi juga kebutuhan produksi dan penanganan hasil perikanan.

Fasilitas KNMP Disesuaikan dengan Kondisi Lahan

Meski memiliki tujuan yang sama, Teguh menyebut tidak semua kawasan KNMP akan memperoleh jenis dan jumlah fasilitas yang seragam.

Perencanaan pembangunan akan mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya ketersediaan lahan, jumlah nelayan, intensitas kegiatan perikanan, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Kondisi tersebut membuat fasilitas yang dibangun di satu desa bisa berbeda dengan desa lainnya.

Kawasan dengan lahan lebih luas berpeluang memiliki sarana pendukung yang lebih lengkap, sedangkan wilayah dengan keterbatasan lahan perlu menentukan fasilitas berdasarkan kebutuhan prioritas.

“Kalau lahannya luas, fasilitasnya bisa lebih lengkap. Kalau tidak luas, yang dibangun tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan lahan yang tersedia,” katanya.

Penyesuaian itu diperlukan agar pembangunan tidak hanya mengejar jumlah fasilitas, tetapi juga memperhatikan kesesuaian sarana dengan kondisi lapangan.

Infrastruktur yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan.

Selain luas lahan, jumlah nelayan dan aktivitas perikanan juga menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan kebutuhan operasional fasilitas.

Perencanaan yang sesuai diharapkan membantu memastikan sarana yang dibangun benar-benar mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Dengan demikian, pengembangan KNMP di Kabupaten Cirebon diarahkan agar setiap lokasi mendapatkan dukungan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nelayannya.

KNMP Gebang Mekar Mulai Dioperasionalkan

Di tengah pengembangan tiga lokasi baru, fasilitas KNMP di Desa Gebang Mekar yang pembangunannya dimulai pada 2025 kini mulai dioperasionalkan.

Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan program KNMP di Kabupaten Cirebon sebelum perluasan dilakukan ke desa-desa lainnya.

DKPP Kabupaten Cirebon berharap program tersebut dapat memperkuat sektor perikanan tangkap, khususnya melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan hambatan yang selama ini dihadapi nelayan.

Pengoperasian fasilitas di Gebang Mekar juga menjadi bagian dari upaya mendukung kegiatan nelayan melalui sarana yang tersedia.

Pemanfaatan infrastruktur secara optimal diharapkan dapat membantu menunjang aktivitas melaut dan penanganan hasil tangkapan.

Sementara itu, pembangunan di Ambulu dan Citemu masih menjadi bagian dari perkembangan program di lokasi baru.

Adapun kepastian tahapan pembangunan di Mundu Pesisir masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Pemkab Cirebon juga berencana kembali mengajukan kawasan pesisir lain secara bertahap agar manfaat program tidak hanya terpusat di sejumlah desa yang lebih dahulu terakomodasi.

“Dengan bertambahnya fasilitas pendukung, aktivitas nelayan diharapkan menjadi lebih efisien dan mampu memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi masyarakat pesisir Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.