ADACIREBON – Seluruh kantor pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melakukan penyesuaian atribut kenegaraan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan pencopotan foto resmi Gibran yang sebelumnya terpasang di berbagai kantor pemerintahan. Proses penurunan foto tersebut mulai dilaksanakan secara serentak pada Senin (16/11/2026).
Kebijakan ini berlaku di seluruh tingkatan birokrasi Pemprov DKI Jakarta, mulai dari kantor kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota Jakarta.
Pramono menjelaskan, instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan status jabatan Gibran.
Karena itu, penyesuaian dilakukan agar atribut yang terpasang di lingkungan pemerintahan sesuai dengan kondisi kepemimpinan nasional terkini.
“Foto-foto yang ada (foto Gibran sebagai Wapres) di seluruh institusi Pemprov DKI, dari kelurahan sampai Balai Kota, diturunkan serentak untuk wapres yang sudah mengundurkan diri,” ujar Pramono.
Pemprov DKI Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Sebelum mengeluarkan instruksi pencopotan, Pramono memastikan pihaknya telah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan berdasarkan koordinasi terkait perubahan status jabatan Wakil Presiden.
“Kami telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Kebetulan yang bersangkutan sudah resmi mengundurkan diri, dan kini tengah dalam proses lanjutan di MPR RI,” tutur Pramono.
Dengan adanya koordinasi tersebut, Pemprov DKI kemudian menerapkan penyesuaian secara menyeluruh di lingkungan birokrasi daerah.
Penertiban Berlaku hingga Tingkat Kelurahan
Instruksi Pramono tidak hanya menyasar kantor-kantor pemerintahan utama di ibu kota. Seluruh unit pelayanan publik di tingkat wilayah juga masuk dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kantor kelurahan dan kecamatan menjadi bagian dari lokasi yang harus menyesuaikan pemasangan foto resmi pejabat negara.
Penyesuaian juga dilakukan di kantor OPD serta lingkungan Balai Kota Jakarta.
Langkah administratif ini berkaitan dengan penggunaan simbol dan atribut kenegaraan di ruang kerja instansi pemerintah agar tetap sesuai dengan status pejabat yang berlaku.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian administrasi di seluruh jajaran pemerintahan daerah menyusul perkembangan proses pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.















Berikan Opinimu Tulis komentar Beri Komentar Tutup Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.