Jaga Daya Beli Rakyatnya, Malaysia Turunkan Harga BBM, Vietnam Nolkan Pajak hingga Maret 2027, Bagaimana dengan Indonesia?

ADACIREBON – Sejumlah negara di Asia Tenggara mulai mengambil langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian harga energi global.

Malaysia dan Vietnam menjadi dua negara yang menerapkan kebijakan berbeda untuk menekan beban pengeluaran masyarakat akibat kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).

Malaysia memilih menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan pasar minyak regional.

Sementara Vietnam mengambil langkah lebih agresif dengan menetapkan tarif Pajak Konsumsi Khusus (Special Consumption Tax) untuk BBM menjadi nol persen.

Dua kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah masing-masing negara berupaya memastikan gejolak pasar energi tidak langsung membebani konsumen.

Di Malaysia, penyesuaian harga BBM berlaku untuk periode 5-11 November 2026.

Penurunan harga dilakukan menyusul meningkatnya pasokan bensin dan solar olahan di pasar regional, terutama Singapura, yang turut menekan harga produk minyak olahan.

Sementara itu, kebijakan Vietnam berlaku lebih panjang, yakni mulai 1 November 2026 hingga 31 Maret 2027.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Vietnam berharap harga energi tetap terkendali sehingga tekanan inflasi dan biaya hidup masyarakat dapat ditekan.

Malaysia Pilih Turunkan Harga BBM Mengikuti Pasar Regional

Malaysia menerapkan mekanisme Automatic Pricing Mechanism (APM) dalam menentukan harga BBM nonsubsidi.

Sistem ini memungkinkan harga sejumlah produk BBM, seperti RON97, bergerak mengikuti perkembangan harga minyak olahan di pasar internasional.

Salah satu acuan yang digunakan adalah Mean of Platts Singapore (MOPS), yakni harga acuan produk minyak olahan di kawasan Singapura.

Ketika pasokan produk minyak olahan meningkat dan harga acuan regional mengalami penurunan, penyesuaian melalui mekanisme APM memungkinkan harga jual BBM di stasiun pengisian bahan bakar Malaysia ikut turun.

Dengan pendekatan tersebut, perubahan harga pasar regional dapat diteruskan kepada konsumen melalui penyesuaian harga secara berkala.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa Malaysia mengandalkan mekanisme pasar sebagai salah satu instrumen untuk menjaga harga BBM tetap kompetitif.

Vietnam Hapus Pajak BBM hingga Maret 2027

Berbeda dengan Malaysia, Vietnam memilih menggunakan kebijakan fiskal untuk menekan beban harga energi.

Pemerintah Vietnam menetapkan tarif Pajak Konsumsi Khusus atau Special Consumption Tax untuk BBM sebesar 0 persen.

Kebijakan tersebut berlaku selama lima bulan, mulai 1 November 2026 sampai 31 Maret 2027.

Penghapusan pajak ini ditujukan untuk mengurangi komponen biaya yang dibebankan kepada konsumen dalam pembelian BBM.

Berdasarkan informasi kebijakan yang disampaikan, pengurangan komponen pajak tersebut diperkirakan memberikan penghematan sekitar VND1.800 per liter.

Ada sejumlah tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah Vietnam melalui kebijakan ini.

• Menekan inflasi dengan mengurangi potensi kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang akibat gejolak harga energi.
• Mempertahankan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada BBM dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Dengan menghapus komponen pajak tersebut, pemerintah Vietnam berharap masyarakat dan sektor usaha memiliki ruang lebih besar untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Dua Strategi Berbeda, Tujuan Sama: Lindungi Daya Beli Masyarakat

Kebijakan Malaysia dan Vietnam memperlihatkan dua pendekatan berbeda dalam menghadapi dinamika harga energi.

Malaysia mengandalkan mekanisme penyesuaian harga berdasarkan perkembangan pasar minyak regional. Sementara Vietnam memberikan insentif melalui pengurangan beban perpajakan.

Meski instrumen yang digunakan berbeda, keduanya memiliki tujuan serupa, yakni menjaga agar perubahan harga energi tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap perekonomian domestik.

Bagi Malaysia, mekanisme APM memungkinkan harga BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan harga pasar secara berkala.

Sementara Vietnam memilih memberikan keringanan fiskal dalam jangka waktu tertentu agar biaya energi yang ditanggung masyarakat dapat ditekan.*