ADACIREBON – Tekanan ekonomi masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga persoalan kesejahteraan buruh menjadi perhatian Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98).

Organisasi tersebut mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi kinerja kabinet dan melakukan perombakan atau reshuffle terhadap jajaran menteri yang dinilai belum optimal menjalankan tugasnya.

Desakan itu mengemuka dalam pertemuan internal dan diskusi politik Presidium PA 98 di Bandung, Minggu (15/11/2026).

Dalam forum tersebut, PA 98 menilai pemerintah perlu lebih serius menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, bukan hanya berkutat pada dinamika politik dan kepentingan elite.

Ketua Umum PA 98, Muhamad Surya Wijaya, menegaskan reshuffle kabinet harus menjadi momentum memperbaiki kualitas pemerintahan dengan memberikan kesempatan lebih besar kepada kalangan profesional, teknokrat, dan akademisi yang memiliki kompetensi.

Menurutnya, jabatan menteri harus diisi berdasarkan kemampuan dan rekam jejak, bukan semata-mata sebagai bentuk akomodasi kepentingan politik.

Sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah antara lain kenaikan harga kebutuhan pokok, perlindungan tenaga kerja, upah buruh, biaya pendidikan, konflik agraria, serta penanganan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan.

PA 98 berpandangan, keberhasilan pemerintahan seharusnya diukur dari sejauh mana kebijakan negara memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

PA 98 Soroti Ancaman Kembalinya Dwifungsi Militer

Selain persoalan ekonomi, PA 98 turut menyampaikan sikap terkait dinamika politik nasional, khususnya wacana pengisian jabatan Wakil Presiden yang disebut ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Organisasi aktivis tersebut secara tegas menolak apabila posisi Wakil Presiden diisi figur dari kalangan militer.

PA 98 menilai jabatan tersebut sebaiknya dipercayakan kepada tokoh sipil yang memiliki integritas, kapasitas kenegaraan, serta komitmen terhadap supremasi sipil.

Surya Wijaya mengingatkan semangat Reformasi 1998 harus tetap menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Sejak 1998, amanat Reformasi masih kita pegang sampai saat ini. Menyikapi posisi Wapres yang kosong saat ini, kami pikir kiranya posisi Wakil Presiden sebaiknya tidak diberikan kepada figur militer,” ujar Surya.

PA 98 mengusulkan agar figur pengganti berasal dari kalangan profesional, teknokrat, atau kader partai politik yang memiliki pemahaman memadai mengenai persoalan ekonomi, pertahanan, dan kepentingan nasional.

Organisasi ini juga mengingatkan potensi meluasnya keterlibatan militer dalam urusan sipil melalui pengembangan program Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).

Menurut PA 98, program tersebut perlu mendapatkan pengawasan agar tidak mengaburkan batas kewenangan antara pertahanan negara dan penyelenggaraan pemerintahan sipil.

Transparansi Anggaran dan Pengawasan Program Pemerintah

Persoalan lain yang menjadi perhatian PA 98 adalah efektivitas penggunaan anggaran negara, terutama pada program-program strategis di bidang energi, pangan, dan infrastruktur.

Sekretaris Jenderal PA 98, Lukman Nurhakim, menyatakan organisasinya akan ikut mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Keberhasilan program pemerintah harus diukur berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat, efektivitas pelaksanaan, transparansi pembiayaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat,” tegas Lukman.

PA 98 juga menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak Kapolri mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada publik, termasuk mengenai aktor, motif, dan sumber pembiayaannya.

Meski demikian, proses penegakan hukum diminta tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan berpendapat maupun membungkam kritik dari mahasiswa dan masyarakat sipil.

Siapkan Forum Publik, Libatkan Buruh hingga Akademisi

Untuk memperluas pembahasan mengenai persoalan bangsa, PA 98 berencana menggelar diskusi publik pada 25–26 November 2026.

Forum tersebut akan melibatkan akademisi, mahasiswa, kalangan buruh, serta berbagai elemen masyarakat sipil.

Sejumlah isu yang akan dibahas meliputi dinamika politik nasional, fenomena oligarki, konflik kepentingan, hingga arah kebijakan pemerintah.

Surya Wijaya menegaskan PA 98 tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah maupun berbagai kekuatan politik.

Namun, independensi organisasi dan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan akan tetap dipertahankan.

Bagi PA 98, pembenahan pemerintahan tidak cukup hanya dilakukan melalui pergantian pejabat.

Perbaikan kebijakan ekonomi, perlindungan masyarakat, transparansi anggaran, dan komitmen terhadap demokrasi harus menjadi prioritas agar kehadiran negara benar-benar dirasakan rakyat.