Bukan Sekadar Soal Pajak! di Hari Pahlawan, Teringat Pesan SBY Soal Risiko Kebijakan Fiskal, Bisa Memukul Dunia Usaha dan Memicu Gelombang PHK

ADACIREBON – Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi momentum untuk kembali menyoroti persoalan ekonomi nasional.

Kali ini, perhatian tertuju pada pesan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengejar penerimaan pajak ketika kondisi perekonomian sedang menghadapi tekanan.

Pesan tersebut bukan sekadar kritik terhadap kebijakan fiskal pemerintah. SBY justru mengingatkan adanya risiko yang lebih besar apabila target penerimaan negara dikejar tanpa mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan daya tahan masyarakat.

Dalam pandangannya, perusahaan yang sedang menghadapi penurunan permintaan membutuhkan ruang untuk bertahan. Jika beban perpajakan justru semakin menekan, kemampuan perusahaan mempertahankan produksi dan tenaga kerja bisa ikut terganggu.

Peringatan itu disampaikan SBY dalam agenda Malam Apresiasi Emiten 2026 yang diselenggarakan IDNFinancials.com bersama Tempo pada Kamis 5 November 2026 lalu.

Mantan presiden tersebut mengingatkan pengalaman Indonesia menghadapi krisis finansial global 2008. Menurutnya, pemerintah dan dunia usaha perlu membangun kompromi atau prinsip take and give agar perekonomian tetap bergerak di tengah tekanan.

“Ketika perekonomian sedang lesu, pemerintah sebaiknya tidak terlalu mengejar pendapatan dari sektor perpajakan secara berlebihan,” demikian pesan SBY yang disampaikan dalam forum tersebut.

SBY Mengingatkan Risiko PHK, Bukan Hanya Penurunan Keuntungan Perusahaan

Salah satu hal yang menjadi perhatian SBY adalah dampak kebijakan perpajakan terhadap keberlangsungan dunia usaha.

Ketika aktivitas ekonomi melemah, perusahaan menghadapi tantangan berupa penurunan permintaan, peningkatan biaya operasional, dan terbatasnya ruang untuk melakukan ekspansi.

Dalam situasi seperti itu, penarikan pajak yang tidak mempertimbangkan kondisi usaha berpotensi memperberat beban perusahaan.

Dampaknya tidak berhenti pada laporan keuangan korporasi. Jika perusahaan kesulitan mempertahankan operasional, keputusan mengurangi jumlah pekerja atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa menjadi pilihan yang semakin sulit dihindari.

Karena itu, SBY mendorong pemerintah mempertimbangkan insentif dan relaksasi perpajakan sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Pandangan tersebut juga mengandung pesan bahwa penerimaan negara dan perlindungan lapangan kerja seharusnya tidak dipertentangkan.

Pemerintah tetap membutuhkan pajak untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, basis penerimaan pajak yang sehat juga bergantung pada perusahaan yang mampu bertahan, berkembang, dan terus mempekerjakan masyarakat.

Target Pajak Rp2.357,7 Triliun, Pemerintah Menghadapi Dilema

Peringatan SBY muncul ketika pemerintah tengah berupaya memenuhi target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp1.607,6 triliun atau sekitar 68,2 persen dari target tahunan.

Angka tersebut tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan bahwa peningkatan penerimaan pajak didorong oleh aktivitas ekonomi dan semakin baiknya penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax.

Pemerintah juga menyebut pengelolaan restitusi pajak mulai dilonggarkan untuk memberikan ruang bagi wajib pajak tertentu.

Meski demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp750,1 triliun yang harus dikumpulkan pada tiga bulan terakhir 2026 apabila target penerimaan pajak ingin tercapai.*