ADACIREBON – DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), pukul 14.00 WIB. Salah satu agendanya adalah pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu disampaikan pada Rabu (11/11/2026) dan ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan wakil presiden yang dikaitkan para pengusul dengan polemik ijazah Gibran.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan adanya pengajuan tersebut. Ia mengatakan usulan itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme DPR.

Dua Agenda Legislasi dalam Rapat Paripurna

Selain pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR, rapat paripurna dijadwalkan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang diusulkan Badan Legislasi DPR RI.

Agenda itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan mengenai penetapan rancangan tersebut sebagai RUU usul DPR RI. Paripurna juga dijadwalkan mengambil keputusan atas perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.

Komisi III DPR Minta Penjelasan Kapolri soal Dugaan Penyadapan

Dalam agenda terpisah pada hari yang sama, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.

Komisi III juga akan meminta penjelasan mengenai kegiatan lain yang diduga dilakukan atau dikendalikan oleh para tersangka dalam perkara tersebut.***