Dari 90 Desa Wisata di Kabupaten Cirebon, Hanya 6 yang Masuk Kategori Unggulan

adacirebon.com – Kabupaten Cirebon memiliki puluhan desa dengan potensi wisata alam, budaya, kuliner, hingga konservasi lingkungan.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi destinasi yang mampu menarik wisatawan secara berkelanjutan.

Dari 90 desa wisata yang tercatat pada 2026, baru enam yang masuk kategori unggulan.

Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon menunjukkan, pengembangan wisata berbasis desa masih menghadapi sejumlah tantangan.

Selain enam desa berstatus unggulan, sekitar 20 desa lainnya dinilai memiliki peluang untuk berkembang menjadi destinasi andalan daerah.

Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, mengatakan persoalan utama pengembangan desa wisata bukan terletak pada minimnya potensi.

Sejumlah wilayah memiliki daya tarik yang beragam, tetapi belum seluruhnya didukung infrastruktur, kemampuan pengelolaan, promosi, dan keterlibatan masyarakat yang memadai.

“Ketersediaan infrastruktur, kemampuan pengelolaan, promosi, serta keterlibatan masyarakat menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian,” kata Fajar, Kamis (15/10/2026).

Fajar pun menyebut bahwa enam desa wisata yang masuk kategori unggulan tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon.

Desa tersebut meliputi Gegesik Kulon, Cikalahang, Belawa, Mundupesisir, Pengarengan, serta satu kawasan desa wisata di Kecamatan Talun.

Setiap wilayah memiliki karakteristik yang dapat menjadi modal untuk menarik segmen wisatawan berbeda.

Karena itu, pengembangan destinasi perlu menyesuaikan potensi lokal agar memiliki identitas yang kuat dan tidak sekadar mengikuti tren wisata.

Gegesik Kulon, misalnya, dikenal melalui kekuatan seni dan budaya tradisional. Kekayaan budaya tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal tradisi lokal, pertunjukan seni, serta kehidupan masyarakat perdesaan.

Sementara itu, Cikalahang menawarkan perpaduan wisata alam dan kuliner.

Potensi tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha setempat untuk mengembangkan layanan makanan, produk lokal, dan aktivitas wisata yang mendukung pengalaman pengunjung.

Berbeda dengan kedua wilayah tersebut, Belawa memiliki daya tarik berupa wisata edukasi konservasi kura-kura.

Konsep ini dapat memberikan pengalaman rekreasi sekaligus pengetahuan mengenai satwa dan pentingnya pelestarian lingkungan.

Adapun Mundupesisir dan Pengarengan mempunyai potensi wisata pesisir, terutama melalui pengembangan kawasan mangrove.

Selain menjadi daya tarik wisata berbasis alam, kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai sarana edukasi lingkungan apabila pengelolaannya memperhatikan kelestarian ekosistem.

“Masing-masing wilayah memiliki karakteristik berbeda. Gegesik Kulon dikenal dengan kekuatan seni dan budaya tradisional, sedangkan Cikalahang memiliki potensi wisata alam dan kuliner,” ujar Fajar.

Infrastruktur dan Pengelolaan Masih Menjadi Tantangan

Menurut Fajar, kekayaan potensi tersebut perlu diikuti pengelolaan yang terarah agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penetapan suatu wilayah sebagai desa wisata saja tidak otomatis meningkatkan pendapatan warga apabila pengelola belum mampu menyediakan layanan dan pengalaman wisata yang memadai.

Ketersediaan akses jalan, fasilitas umum, kebersihan, informasi destinasi, serta sarana pendukung menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.

Promosi juga berperan penting agar calon pengunjung mengetahui daya tarik, akses menuju lokasi, dan aktivitas yang dapat mereka nikmati.

Selain fasilitas fisik, pengelola membutuhkan kemampuan dalam menyusun paket wisata, mengatur kegiatan operasional, melayani pengunjung, dan membangun kerja sama dengan pelaku usaha setempat.

Fajar menilai pemerintah desa perlu memperkuat kelembagaan pengelola, antara lain melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Kelembagaan yang berjalan baik dapat membantu pembagian tanggung jawab, pengembangan usaha, serta pengelolaan pendapatan secara lebih teratur.

“Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kontribusi sektor wisata terhadap pendapatan asli desa (PADes),” ungkapnya.

Ia menjelaskan, aktivitas pariwisata perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan desa.

Karena itu, pengelola perlu menyusun mekanisme pencatatan pendapatan, penggunaan biaya operasional, dan alokasi dana untuk pengembangan destinasi.

“Transparansi pendapatan, penggunaan anggaran pengembangan destinasi, serta pembagian manfaat ekonomi juga diperlukan agar kegiatan wisata tidak hanya menguntungkan pihak tertentu,” katanya.

Kunjungan Wisatawan Capai 1,23 Juta

Di sisi lain, Kabupaten Cirebon mencatat sekitar 1,23 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2025.

Meski menunjukkan aktivitas pariwisata di daerah tersebut, angka itu merupakan akumulasi kunjungan ke berbagai destinasi, bukan khusus kunjungan ke 90 desa wisata.

Karena itu, jumlah kunjungan tersebut belum dapat menjadi ukuran tunggal keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis desa.

Data yang lebih terperinci diperlukan untuk mengetahui destinasi mana yang paling banyak dikunjungi dan seberapa besar kegiatan wisata memberikan manfaat ekonomi kepada warga.

Pencatatan jumlah pengunjung, transaksi usaha, pendapatan pengelola, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dapat membantu pemerintah daerah mengevaluasi perkembangan setiap destinasi.

Informasi tersebut juga dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pembinaan dan dukungan anggaran.

“Kami memiliki pekerjaan untuk memastikan pengembangan desa wisata berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Fajar.

Ia menambahkan, Disbudpar perlu mengevaluasi perkembangan desa wisata secara berkala.

Evaluasi tersebut mencakup pemetaan destinasi yang sudah beroperasi, wilayah yang masih membutuhkan pengembangan, serta desa yang menghadapi kendala dalam pengelolaan.

Hasil pemetaan dapat membantu pemerintah daerah menetapkan prioritas pembinaan berdasarkan kebutuhan setiap wilayah.

Desa yang memiliki potensi besar tetapi belum didukung fasilitas memadai membutuhkan pendekatan berbeda dari destinasi yang sudah berjalan, tetapi masih perlu memperkuat promosi dan tata kelola usaha.

“Dengan jumlah desa wisata yang cukup banyak, Kabupaten Cirebon memiliki peluang menjadikan pariwisata perdesaan sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal,” pungkasnya.