MUI Resmi Haramkan Vape! Bukan Cuma Pengguna, Produksi hingga Penjualan Ikut Dilarang, Ini Alasan dan Isi Fatwanya

ADACIREBON – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape.

Keputusan ini tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup seluruh rantai bisnis vape, mulai dari produksi hingga aktivitas jual beli.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) dan diumumkan kepada publik pada Senin (9/11/2026).

Keputusan ini menjadi perhatian karena MUI tidak hanya menyoroti bahaya vape bagi kesehatan, tetapi juga potensi penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kesehatan, lingkungan, serta perlindungan masyarakat.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam sebagaimana dikutip dari keterangan resmi MUI.

Bukan Hanya Penggunaan, Produksi dan Penjualan Vape Juga Haram

Salah satu poin penting dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 adalah perluasan cakupan ketentuan hukum terhadap aktivitas bisnis rokok elektrik.

Dalam ketentuan kedua dan ketiga, MUI secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

Tidak hanya itu, aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik juga ditetapkan haram.

Dengan demikian, fatwa tersebut mencakup tiga aspek utama:

1. Penggunaan vape: Dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.
2. Penyalahgunaan vape: Haram apabila digunakan sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
3. Produksi dan perdagangan: Aktivitas memproduksi maupun memperjualbelikan vape juga dinyatakan haram.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perhatian MUI tidak hanya tertuju kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha yang terlibat dalam industri rokok elektrik.

Alasan MUI Mengeluarkan Fatwa Haram Vape

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut lahir dari kajian terhadap dampak rokok elektrik yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Menurutnya, vape bukan sekadar perangkat alternatif rokok konvensional. Penggunaannya juga memiliki sejumlah risiko yang perlu menjadi perhatian masyarakat.

MUI menyoroti kandungan nikotin dalam sejumlah produk rokok elektrik yang bersifat adiktif dan memiliki dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.

Selain aspek kesehatan, MUI juga mempertimbangkan persoalan lingkungan dan potensi penyalahgunaan perangkat vape.

Niam berharap fatwa tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha, untuk lebih memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, serta perlindungan dari ancaman narkotika.