ADACIREBON – Pernyataan mengejutkan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka langsung menyita perhatian publik.
Wakil Presiden RI tersebut dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Kabar tersebut menjadi perbincangan hangat setelah Budi Arie memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi wartawan mengenai informasi Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden.
“(Gibran mundur) betul,” tegas Budi Arie.
Tak hanya membenarkan kabar tersebut, Budi Arie juga mengonfirmasi bahwa penyerahan surat pengunduran diri berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma.
Pernyataan itu semakin memunculkan tanda tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan Prabowo dan Gibran.
Terlebih, sebelumnya beredar informasi mengenai adanya pembicaraan serius terkait masa depan jabatan Wakil Presiden.
Pertemuan Prabowo-Gibran di Halim Jadi Perhatian
Lokasi penyerahan surat pengunduran diri Gibran menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian dalam perkembangan politik tersebut.
Pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma disebut berlangsung setelah komunikasi intensif antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Sebelumnya, isu mengenai keinginan Gibran untuk mengundurkan diri juga dikaitkan dengan pertemuan tertutup di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya disebut membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri Gibran.
Persoalan ini berkembang di tengah polemik administrasi kualifikasi pendidikan yang menjadi perhatian sejumlah anggota DPR.
Meski Presiden Prabowo sebelumnya disebut menyarankan penyelesaian melalui jalur hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kabar penyerahan surat di Halim memunculkan spekulasi bahwa dinamika politik tersebut telah memasuki babak baru.
Tekanan Politik DPR Ikut Membayangi Posisi Gibran
Kabar pengunduran diri Gibran tidak bisa dilepaskan dari perkembangan situasi politik di parlemen.
Sejumlah anggota DPR sebelumnya mendorong penggunaan mekanisme pengawasan, termasuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait persoalan persyaratan administrasi pencalonan Wakil Presiden.
Wacana tersebut membuat posisi Gibran terus menjadi sorotan di tengah perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan dan mekanisme konstitusional.
Berikan Opinimu Tulis komentar Beri Komentar Tutup Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.