ADACIREBON – Dugaan praktik penyadapan ilegal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan hasil penyidikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Kasus ini bukan sekadar persoalan penyadapan tanpa prosedur hukum. Pengungkapan tersebut justru memunculkan dugaan adanya rantai komando yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Mulai dari pemberi instruksi, pemberi persetujuan teknis, hingga pihak yang diduga menerima hasil akhir penyadapan.
Dalam pemaparan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Suyudi menyebut empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Salah satu nama yang menjadi perhatian dalam rapat setelah Sidang Paripurna DPR RI soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Rantai Komando Penyadapan Diduga Melibatkan Mantan Kapolri
Berdasarkan materi penyidikan yang disampaikan kepada Komisi III DPR, Listyo Sigit diduga memiliki peran sentral dalam rangkaian aktivitas penyadapan tersebut.
Ia disebut memberikan instruksi penentuan target penyadapan, baik secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp kepada Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).
Tidak hanya diduga memberikan perintah, Listyo juga disebut sebagai penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan.
“Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi dalam rapat tersebut.
Dugaan keterlibatan ini menempatkan posisi mantan Kapolri sebagai salah satu figur penting dalam konstruksi perkara yang sedang diselidiki.
Tiga Pejabat Lain Diduga Berperan dalam Pelaksanaan
Selain Listyo Sigit, penyidik menetapkan tiga nama lain yang diduga memiliki keterlibatan berbeda dalam pelaksanaan penyadapan.
Mereka adalah:
Irjen Slamet Uliandi (SU), mantan Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026.
Ia diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri, memberikan persetujuan teknis, serta meneruskan laporan harian dan hasil analisis penyadapan kepada Listyo Sigit.
Irjen Eko Hadi Santoso (EH), mantan Plt. Kabagmon Polri periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
Ia diduga menerima instruksi melalui Slamet Uliandi dan memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik.
Ahrie Sonta (AS), mantan Plt. Kabagmon Polri periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Ia diduga menerima instruksi langsung dari Listyo Sigit, kemudian meneruskannya kepada operator lapangan untuk melaksanakan penyadapan.
Dugaan Penghapusan Data Memunculkan Persoalan Baru
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian penyidik adalah dugaan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Ahrie Sonta disebut tidak hanya berperan dalam meneruskan instruksi kepada operator, tetapi juga memerintahkan pengawasan terhadap seseorang berinisial TK.
Dalam pengungkapan tersebut, Suyudi juga menyampaikan adanya dugaan perintah untuk menghapus data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara atau voice dan log aktivitas.
Selain itu, pembubaran grup WhatsApp yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut juga disebut menjadi bagian dari upaya menghilangkan jejak komunikasi.
“AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya menyangkut pelaksanaan penyadapan tanpa prosedur resmi, tetapi juga dugaan penghilangan barang bukti yang dapat menghambat proses penegakan hukum.*
Berikan Opinimu Tulis komentar Beri Komentar Tutup Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.