ADACIREBON – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI langsung menyiapkan langkah kelembagaan untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan sebelum melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Sehingga, MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” jelas Muzani.
Langkah tersebut menjadi penting karena pengunduran diri seorang Wakil Presiden memiliki konsekuensi konstitusional, terutama menyangkut mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan.
Prabowo Punya Kewenangan Mengusulkan Dua Calon Wakil Presiden
Lantas, siapa yang berwenang menentukan pengganti Gibran jika pengunduran dirinya diproses secara resmi?
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki peran penting dalam proses pengisian jabatan tersebut.
Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua calon tersebut melalui mekanisme persidangan sesuai ketentuan konstitusi.
Artinya, penentuan Wakil Presiden baru tidak bisa dilakukan hanya melalui keputusan sepihak Presiden maupun kesepakatan politik sejumlah partai.
Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui hingga terpilihnya Wakil Presiden definitif.
MPR Memiliki Waktu 60 Hari untuk Memilih Wapres Baru
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi MPR dalam mempersiapkan seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Karena itu, rapat pimpinan dan rapat gabungan yang direncanakan Ahmad Muzani menjadi bagian dari langkah awal untuk membahas tindak lanjut secara kelembagaan.
MPR perlu memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan konstitusi agar tidak menimbulkan persoalan ketatanegaraan di kemudian hari.
Pengunduran Diri Gibran Berlangsung di Tengah Usulan HMP DPR
Menariknya, perkembangan pengunduran diri Gibran berlangsung ketika parlemen sedang menghadapi dinamika politik terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Sehari sebelumnya, Rabu, 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi dikabarkan telah mengajukan usulan HMP terkait polemik persyaratan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan ijazah yang selama ini menjadi sorotan publik dan kalangan politik.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya membenarkan adanya dukungan dari 120 anggota DPR untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Situasi tersebut membuat pengunduran diri Gibran menjadi perhatian luas karena terjadi berdekatan dengan agenda politik di DPR.
Meski demikian, pengunduran diri dan proses HMP merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda.
Pengunduran diri berkaitan dengan permohonan berhenti dari jabatan, sedangkan HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang memiliki prosedur tersendiri.
Ahmad Muzani Minta Dukungan Masyarakat
Ahmad Muzani berharap seluruh tahapan yang akan dijalankan MPR dapat berlangsung dengan baik.
Ia juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar proses ketatanegaraan tersebut berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, peristiwa ini menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi dan praktik ketatanegaraan Indonesia.
Kini, perhatian publik tertuju pada hasil rapat pimpinan MPR dan rapat gabungan yang akan membahas langkah selanjutnya.
Selain itu, masyarakat juga menantikan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait pengajuan dua nama calon Wakil Presiden pengganti apabila kekosongan jabatan telah diproses sesuai ketentuan konstitusi.
Proses ini akan menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan politik Indonesia, terutama menyangkut keberlanjutan pemerintahan dan pengisian posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.*
Berikan Opinimu Tulis komentar Beri Komentar Tutup Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.