Istana Bikin Publik Bingung! Gibran Sebut Prabowo Dukung Gugatan Ijazah ke PTUN, Syahganda Justru Membantah

ADACIREBON – Pernyataan berbeda dari lingkaran Istana Negara mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Persoalan yang awalnya disebut sebagai hasil pembicaraan empat mata antara Presiden Prabowo dan Gibran justru berkembang menjadi simpang siur informasi setelah muncul bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Syahganda Nainggolan.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi sorotan lantaran menyangkut sikap Presiden Prabowo terhadap langkah hukum yang akan ditempuh wakilnya untuk menghadapi polemik keabsahan ijazah pendidikan.

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan dirinya telah bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu disebut membahas sejumlah persoalan, termasuk polemik ijazah yang belakangan menyeret namanya.

Dalam keterangannya, Gibran menyebut Prabowo memberikan saran agar dirinya tidak menghindari persoalan tersebut dan berani memperjuangkan kebenaran melalui jalur hukum.

“Bapak Presiden itu sudah seperti Bapak saya sendiri. Beliau menyarankan saya fight soal ijazah melalui PTUN,” ujar Gibran.

Tidak hanya menyarankan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Presiden Prabowo, menurut Gibran, juga meminta agar seluruh dokumen ijazah yang dimilikinya sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi dibawa untuk menghadapi persoalan tersebut.

Namun, keterangan Gibran tersebut belakangan mendapat bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan.

Syahganda justru menunjuk keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai informasi yang dinilainya paling akurat mengenai pembicaraan di Istana.

Ia mengungkapkan, Yusril merupakan pihak yang terakhir bertemu Presiden Prabowo setelah agenda pemberian gelar pahlawan.

Syahganda mengaku hadir dalam pertemuan tersebut sehingga mengetahui secara langsung pembicaraan antara Presiden dan Yusril.

Atas dasar itu, Syahganda menilai penjelasan Yusril lebih tepat dijadikan rujukan untuk mengetahui sikap Presiden terkait polemik ijazah Gibran.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra juga telah memberikan pandangan hukum mengenai rencana Gibran memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.

Menurut Yusril, upaya hukum tersebut berpotensi menemui jalan buntu apabila objek gugatan berkaitan dengan persoalan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia mengingatkan, putusan MK dan MA bersifat final dan mengikat atau final and binding.

Hingga muncul penjelasan yang lebih tegas dari pihak Presiden, perbedaan keterangan tersebut masih menyisakan pertanyaan.

Apakah Presiden Prabowo benar-benar menyarankan Gibran mengajukan gugatan melalui PTUN sebagaimana disampaikan Wakil Presiden?

Ataukah terdapat perbedaan pemahaman dalam menangkap isi pembicaraan selama pertemuan di Istana?

Klarifikasi langsung dari Presiden atau juru bicara resmi Istana menjadi penting untuk mengakhiri simpang siur tersebut.