ADACIREBON – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, memaparkan peran strategis Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menekan angka stunting di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, di Subang, Jawa Barat, Senin (2/11/2026).

Kegiatan bertajuk “Temu Kader TPK, Penguatan Gizi Keluarga Melalui Distribusi dan Edukasi MBG 3B” di GOR Gotong Royong Subang ini disambut antusias oleh sekitar 3.000 kader TPK se-Kabupaten Subang.

Kader TPK Jadi Ujung Tombak Pencegahan Stunting

Dalam arahannya, Mendukbangga Wihaji menegaskan bahwa para kader TPK merupakan ujung tombak pemerintah dalam mengawal kesehatan masyarakat demi mencegah stunting sejak dini.

“Apa tugas TPK? Mendampingi keluarga. Mulai dari calon pengantin, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), bayi di bawah dua tahun (baduta), balita, remaja, hingga lansia. Semuanya dijaga agar jangan sampai stunting,” tegas Wihaji.

Selain tugas pendampingan rutin, Wihaji menyampaikan adanya tugas tambahan bagi para kader TPK, yaitu membantu pengawasan dan pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita non-PAUD.

Menko PMK Apresiasi Dedikasi Kader TPK di Subang

Menko PMK Sugiono mengapresiasi dedikasi ribuan kader TPK yang hadir. Kunjungan ini menjadi momen pertamanya meninjau langsung kinerja TPK serta kondisi Keluarga Risiko Stunting (KRS) di lapangan.

Sugiono menekankan bahwa penanganan stunting adalah fondasi utama untuk mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas.

“Ibu-ibu yang hadir ini adalah bagian dari cita-cita besar bangsa. Tugas kami di Kemenko PMK selanjutnya adalah memastikan kerja keras TPK bisa berjalan lancar dan mendukung penuh kinerja ibu-ibu sekalian,” ungkapnya.

Tinjau Keluarga Risiko Stunting dan Kondisi Sanitasi

Sebelum menghadiri pertemuan kader, Wihaji dan Sugiono meninjau langsung beberapa rumah Keluarga Risiko Stunting di Subang.

Mereka menemukan sejumlah tantangan di lapangan, seperti:

  • Keluarga dengan ibu menyusui atau balita yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
  • Keterbatasan akses sanitasi bersih.
  • Lingkungan permukiman yang kurang sehat.

Wihaji menegaskan bahwa peninjauan langsung ini sesuai dengan arahan Presiden untuk bekerja secara cepat dan responsif atau sat set.

“Jangan terlalu banyak diskusi atau rapat-rapat. Datangi masalahnya secara langsung dan segera selesaikan apa yang bisa diselesaikan,” pungkas Wihaji.***