Dari 90 Desa Wisata di Kabupaten Cirebon, Hanya 6 yang Masuk Kategori Unggulan

Infrastruktur dan Pengelolaan Masih Menjadi Tantangan

Menurut Fajar, kekayaan potensi tersebut perlu diikuti pengelolaan yang terarah agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penetapan suatu wilayah sebagai desa wisata saja tidak otomatis meningkatkan pendapatan warga apabila pengelola belum mampu menyediakan layanan dan pengalaman wisata yang memadai.

Ketersediaan akses jalan, fasilitas umum, kebersihan, informasi destinasi, serta sarana pendukung menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.

Promosi juga berperan penting agar calon pengunjung mengetahui daya tarik, akses menuju lokasi, dan aktivitas yang dapat mereka nikmati.

Selain fasilitas fisik, pengelola membutuhkan kemampuan dalam menyusun paket wisata, mengatur kegiatan operasional, melayani pengunjung, dan membangun kerja sama dengan pelaku usaha setempat.

Fajar menilai pemerintah desa perlu memperkuat kelembagaan pengelola, antara lain melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Kelembagaan yang berjalan baik dapat membantu pembagian tanggung jawab, pengembangan usaha, serta pengelolaan pendapatan secara lebih teratur.

“Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kontribusi sektor wisata terhadap pendapatan asli desa (PADes),” ungkapnya.

Ia menjelaskan, aktivitas pariwisata perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan desa.

Karena itu, pengelola perlu menyusun mekanisme pencatatan pendapatan, penggunaan biaya operasional, dan alokasi dana untuk pengembangan destinasi.

“Transparansi pendapatan, penggunaan anggaran pengembangan destinasi, serta pembagian manfaat ekonomi juga diperlukan agar kegiatan wisata tidak hanya menguntungkan pihak tertentu,” katanya.