HMI Cirebon Segel Pintu DPRD, Desak Audit Anggaran Rp 4,2 Triliun

adacirebon.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon kembali melakukan aksi di gedung DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber, Kamis (1/10/2026).

Aksi tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah.

Mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas anggaran sekitar Rp 4,2 triliun pada 2025–2026 serta fasilitas yang diterima anggota DPRD, termasuk tunjangan dan transportasi.

Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Cabang Cirebon, Muhammad Akramul Farhan mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol mahasiswa terhadap lembaga legislatif.

Menurutnya, besarnya anggaran daerah harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol mahasiswa terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, HMI menilai besarnya anggaran daerah harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tandas Farhan.

HMI pun menilai APBD Kabupaten Cirebon yang mencapai lebih dari Rp 4 triliun belum menunjukkan perubahan signifikan terhadap kondisi masyarakat dan pembangunan daerah.

“Cirebon begitu-begitu saja kawan-kawan, tidak ada perubahan-perubahan signifikan yang terjadi di Kabupaten Cirebon,” tambah Farhan.

Segel Pintu Utama Gedung DPRD

Kesal tidak ditemui pimpinan DPRD saat menyampaikan aspirasi, massa HMI kemudian menyegel pintu utama gedung DPRD.

Penyegelan itu menjadi puncak kekecewaan mahasiswa karena Ketua DPRD tidak hadir menemui mereka.

Dalam aksi tersebut, HMI menyampaikan sebanyak tiga tuntutan utama. Pertama, meminta DPRD membuka informasi publik secara luas terkait pengelolaan anggaran.

Kedua, mendesak dilakukan audit komprehensif terhadap anggaran DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2026.

Tuntutan ketiga menyasar fasilitas anggota DPRD. HMI mendesak tunjangan perumahan bagi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon dihapus.

Mahasiswa menilai fasilitas tersebut perlu dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Mahasiswa juga menyebut penghasilan anggota DPRD sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tempat tinggal.

Karena itu, tambahan fasilitas harus dipertimbangkan kembali agar tidak membebani keuangan daerah.

Ketua DPRD Berhalangan Hadir

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori meminta maaf kepada massa HMI karena Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfiah tidak dapat menemui mereka secara langsung.

Hasan menjelaskan Sophi sedang menjalani kontrol kesehatan di Bandung.

“Kekecewaan muncul ketika Ketua DPRD tidak hadir, saya juga meminta maaf karena faktanya hari ini Ketua DPRD Ibu Sophi Zulfiah berhalangan dan sedang kontrol kesehatannya di Bandung,” kata Hasan Basori.

Dirinya telah berupaya mewakili Ketua DPRD untuk menerima aspirasi mahasiswa.

Namun, massa HMI tetap meminta penjelasan langsung dari Ketua DPRD. Perbedaan tersebut kemudian berujung pada penyegelan pintu utama gedung DPRD.

Hasan Basori mengakui DPRD sebenarnya sudah berkomunikasi dan mencoba melakukan lobi.

Mereka meminta penjelasan langsung dari pimpinan tertinggi, yaitu Ketua DPRD, yang memang berhalangan hadir.

Hak DPRD Diatur Regulasi

Menyinggung fasilitas anggota DPRD, hak dan tunjangan dewan menurut Hasan Basori memiliki dasar hukum. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. DPRD tidak dapat mengubah secara sepihak besaran hak tersebut karena terdapat mekanisme dan kewenangan yang harus dilalui.

“Dalam PP 18 Tahun 2017 ada hak-hak DPRD yang memang sesuai aturan dan mekanisme, sekarang pihaknya juga sedang melakukan evaluasi terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa,” ujarnya.

Dia menjelaskan pengelolaan anggaran DPRD telah melalui mekanisme pemeriksaan, termasuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu rujukan dalam melihat pengelolaan anggaran DPRD.

DPRD Minta Audiensi Dijadwalkan Ulang

Meski aksi berujung penyegelan, DPRD tetap menghargai aspirasi mahasiswa.

Pihaknya meminta HMI menjadwalkan kembali audiensi agar tuntutan dapat dibahas secara langsung bersama Ketua DPRD.

“Kami meminta dijadwalkan kembali. Aspirasi mereka tetap kami hargai, kalau diskusi, banyak hal yang bisa kita jelaskan. Tetapi kalau dalam orasi dan unjuk rasa tentu berbeda dengan audiensi,” terang Hasan Basori.

Aksi HMI Cirebon ini menambah daftar panjang kontrol mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran daerah. P

ublik pun menantikan tindak lanjut tuntutan mahasiswa, terutama terkait transparansi anggaran dan evaluasi fasilitas anggota dewan.