PBJT Listrik Kota Cirebon Diproyeksi Rp39 Miliar, Rp3,9 Miliar untuk PJU?

adacirebon.com – Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik di Kota Cirebon diproyeksikan mencapai sekitar Rp39 miliar pada 2026.

Angka tersebut meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp38,7 miliar.

Potensi penerimaan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) yang tengah bergulir di Pemerintah Kota Cirebon.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Gunawan, menyebut penerimaan PBJT Tenaga Listrik menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk, kawasan perumahan, hingga aktivitas usaha menjadi sejumlah faktor yang ikut mendorong penggunaan listrik di Kota Cirebon.

“Dapatnya Rp38,7 miliar. Proyeksi Rp39 miliar,” kata Gunawan seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait KPBU APJ di Gedung DPRD Kota Cirebon, Rabu (7/10/2026).

Menurut Gunawan, peningkatan penerimaan berjalan seiring dengan bertambahnya aktivitas masyarakat yang menggunakan energi listrik.

“Biasanya tiap tahun naik. Karena penduduknya nambah, perumahannya nambah, UMKM-nya. Jadi, banyak penggunaan listrik yang nambah, otomatis pajaknya naik,” ujarnya.

Token Listrik Masuk Perhitungan PBJT

Gunawan menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa transaksi tenaga listrik tidak hanya berkaitan dengan pelanggan yang membayar tagihan listrik setiap bulan.

Konsumsi listrik melalui sistem prabayar juga menjadi bagian dari transaksi yang dikenakan PBJT Tenaga Listrik.

Artinya, pembelian token listrik oleh masyarakat turut berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan berasumsi pembayaran listrik bulanan saja. Beli token juga ada PBJT-nya,” kata Gunawan.

Besarnya penerimaan tersebut membuat PBJT Tenaga Listrik menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam pembahasan pembiayaan penerangan jalan.

Apalagi, Pemerintah Kota Cirebon sedang membahas skema KPBU untuk penyediaan dan pengelolaan Alat Penerangan Jalan.

Penerangan jalan memiliki posisi penting sebagai bagian dari layanan publik.

Selain berkaitan dengan kenyamanan pengguna jalan pada malam hari, keberadaan PJU juga menyentuh aspek keselamatan dan keamanan masyarakat.

Karena itu, pembiayaan PJU tidak hanya membutuhkan anggaran untuk pembangunan awal.

Pemerintah juga harus memperhitungkan biaya pengoperasian, pemeliharaan, penggantian komponen, hingga pengembangan jaringan penerangan jalan.

Alokasi untuk Pemeliharaan PJU

Dalam pembahasan tersebut, Gunawan menyampaikan terdapat ketentuan mengenai alokasi penerimaan PBJT Tenaga Listrik yang berkaitan dengan penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.

Ia menyebut terdapat kewajiban sebesar 10 persen dari penerimaan tersebut yang dikembalikan untuk pemeliharaan PJU.

“Soalnya ada undang-undangnya. Ada kewajiban dari PBJT itu dikembalikan untuk pemeliharaan PJU. Soalnya ada kewajiban 10 persen,” jelasnya.

Jika menggunakan angka proyeksi Rp39 miliar sebagai basis penghitungan sederhana, nilai 10 persen tersebut setara sekitar Rp3,9 miliar.

Namun, angka Rp3,9 miliar tersebut merupakan simulasi berdasarkan proyeksi penerimaan, bukan pernyataan bahwa seluruh nominal tersebut otomatis menjadi pagu belanja PJU.

Besaran anggaran yang benar-benar dialokasikan tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme penganggaran dalam APBD Kota Cirebon.

Kejelasan mengenai mekanisme tersebut menjadi penting karena PBJT Tenaga Listrik memiliki kaitan langsung dengan aktivitas kelistrikan masyarakat dan penerimaan pemerintah daerah.

KPBU APJ Tak Cukup Dilihat dari Investor

Pembahasan PBJT Tenaga Listrik juga mendapat perhatian pengamat politik Sutan Aji Nugraha.

Ia menilai rencana KPBU APJ tidak cukup dilihat hanya dari hubungan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan badan usaha atau investor.

Menurut Sutan, terdapat aspek penerimaan daerah dari sektor tenaga listrik yang perlu mendapat penjelasan dalam keseluruhan skema tersebut.

“Perihal KPBU APJ yang digulirkan oleh Pemkot Cirebon masih berproses dan salah satu prosesnya adalah PBJT Tenaga Listrik dengan Pemkot Cirebon,” kata Sutan Aji.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan gambaran yang terbuka mengenai mekanisme penerimaan PBJT Tenaga Listrik, termasuk hubungan antara PLN dan Pemerintah Kota Cirebon.

Bagi Sutan, transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana penerimaan dari sektor tenaga listrik masuk ke pemerintah daerah serta bagaimana dana yang berkaitan dengan penerangan jalan kemudian digunakan.

“Saya melihat proses KPBU APJ ini tidak parsial, antara Pemkot dan investor, melainkan proses krusialnya adalah feedback dari PLN kepada Pemkot Cirebon,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan aspek fiskal sebagai salah satu bagian penting dalam pembahasan KPBU APJ. Selain membahas kebutuhan investasi, pemerintah juga perlu menghitung sumber pendapatan, kewajiban pembiayaan, serta biaya layanan dalam jangka panjang.

PJU Butuh Pembiayaan Berkelanjutan

Sutan menambahkan, kejelasan mengenai penerimaan PBJT Tenaga Listrik semakin penting karena penerangan jalan merupakan layanan publik yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan.

Pengelolaan PJU tidak berhenti setelah lampu penerangan terpasang.

Pemerintah harus memastikan sistem tersebut tetap berfungsi melalui pemeliharaan rutin, perbaikan jaringan, penggantian lampu atau komponen yang rusak, serta pengembangan titik penerangan sesuai kebutuhan wilayah.

Dalam konteks KPBU, perhitungan tersebut menjadi semakin kompleks karena pemerintah harus memastikan pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan badan usaha berjalan secara jelas.

Pemerintah juga perlu menghitung kemampuan fiskal daerah serta memastikan skema kerja sama memberikan manfaat bagi masyarakat.

Transparansi mengenai sumber penerimaan dan penggunaannya menjadi salah satu faktor yang dapat membantu publik memahami alasan pemerintah memilih skema KPBU.

Dengan proyeksi PBJT Tenaga Listrik mencapai Rp39 miliar, potensi penerimaan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pembahasan pembiayaan PJU di Kota Cirebon.

Di sisi lain, angka 10 persen yang disampaikan Dishub menjadi perhatian tersendiri karena secara hitungan sederhana nilainya mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Pemerintah Kota Cirebon perlu menjelaskan secara rinci dasar hukum, mekanisme pengalokasian, serta realisasi penggunaannya agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat.